TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menekankan pentingnya kajian yang benar-benar komprehensif terkait pemindahan ibu kota negara. Pasalnya, ada berbagai konsep yang harus benar-benar didalami terkait dengan langkah kebijakan tersebut.
"Kalau pemerintah bilang sudah melakukan kajian komprehensif, mana? Saya ingin tahu. Mestinya dokumen itu jadi dokumen publik, bukan dirahasiakan," kata Sigit Sosiantomo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Ia menilai sudah selayaknya bila anggota DPR juga diundang untuk terlibat secara aktif dalam membahas atau mendiskusikan terkait pemindahan ibu kota tersebut.
Politikus PKS itu juga mengingatkan bahwa sebuah ibu kota harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Sebab, bila tidak, maka ke depannya pemindahan ibu kota tidak akan optimal.
Selain itu, ia berpendapat bahwa berbagai infrastruktur pendukung di sejumlah daerah yang masuk ke dalam daftar calon ibu kota dinilai belum terlalu memadai. "Kami sudah mengunjungi daerah-daerah itu. Saya kira belum level untuk sebuah ibu kota yang komprehensif. Bagaimana dengan bandaranya? Untuk ibu kota minimal ada bandara sebagai connectivity dengan daerah pendukungnya," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota negara tidak akan diambil dari penerimaan APBN murni yakni pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun dari kerja sama pemanfaatan aset baik di ibu kota baru maupun sekitar Jabodetabek.
